Beredar Rancangan Peraturan Praktik Dokter Mandiri Memperbolehkan Dispensing

Hi farmasetikers!
Kontributor kami menerima kiriman gambar melalui pesan elektronik yang berisi rancangan peraturan terkait Praktik Mandiri Dokter termasuk dokter gigi yang dimungkinkan sebagai draft Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 10

1. Praktik Mandiri Dokter harus menyediakan obat untuk penanganan kedaruratan Media
2. Untuk praktik mandiri dokter gigi, selain menyediakan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan bahan yang diperlukan untuk tindakan palayanan gigi.
3. Jumlah dan jenis obat yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bahian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dokter dari apotek yang berada di wilayah kabupaten/kota terdekat dengan Praktik Mandiri Dokter

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

1. Praktik Mandiri Dokter tidak memerlukan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Dokter melekat pada SIP Dokter yang bersangkutan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Berikut selengkapnya

Memang peraturan ini belum tentu disahkan dan masih dimungkinkan berubah. Lalu bagaimana nasib Permenkes terbaru tentang Apotek yang diantaranya mencakup regulasi dibawah ini :

Pada BAB I pasal 1 tentang Ketentuan umum ada definisi penting terbaru tentang keadaan Gawat dan Darurat, pengertian ini penting dipasal berikutnya.

12. Keadaan Gawat adalah kondisi dimana bilamana pasien tidak mendapatkan obat maka pasien tersebut akan mengalami gangguan kesehatan.

13. Keadaan Darurat adalah keadaan dimana pasien kesulitan mendapatkan resep dokter.

Pasal 22

(1) Dalam keadaan gawat, darurat dan/atau gawat darurat, apoteker dapat memberikan obat keras resep dokter tanpa resep. kepada pasien.

(2) Pemberian obat dalam keadaan gawat, darurat dan/atau gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pasien tertentu antara lain ibu hamil, bayi, geriatri, pasien penyakit menular, pasien demam berdarah, obat KB, dan obat life saving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi apoteker dan standar pelayanan.

(3) Apoteker wajib melakukan pencatatan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
a.nama obat;
b.jumlah obat; dan
c.keluhan pasien.

(4)Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Apoteker harus membuat laporan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Selain pasal-pasal baru diatas, akan diusahakan untuk mengatur besaran tarif imbalan jasa profesi apoteker, Besaran imbalan ditentukan oleh organisasi profesi dan dilaporkan ke dinas kesehatan setempat.