Kepala BPOM Hampir Diusir Saat Rapat Vaksin Palsu dengan DPR RI

Hi farmasetikers!
Para wakil rakyat mengeluarkan cercaan pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala BPOM. Bagaimana menurut farmasetikers? Simak kutipan berita dari tribunews.

Vaksin Palsu, Kepala BPOM Hampir Diusir Saat Rapat dengan DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan (Pelaksana tugas) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tengku Bahdar Johan Hamid diserang pertanyaan dan kritik tajam dari para anggota Komisi IX DPR saat rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Bahkan, Kepala BPOM diusir anggota Komisi IX lantaran jawabannya terbilang normatif dan tidak mempu menjawab perihal isi kandungan vaksin palsu yang notabene-nya telah menjadi tugasnya.

Awalnya, Tengku Bahdar yang baru diangkat menjadi Plt Kepala BPOM menjelaskan, bahwa pihaknya belum mengetahui isi kandungan vaksin palsu yang sejak lima hari lalu diungkap Bareskrim Polri.

Meski sudah dijalin koordinasi, BPOM belum menerima sampel atau contoh vaksin yang dianggap palsu tersebut dari kepolisian karena terkait barang bukti penyidikan kasus.
Meski begitu, lanjut Tengku, BPOM telah mendapatkan sejumlah sampel vaksin dari 26 fasilitas kesehatan BPOM beberapa kota.

Vaksin tersebut mulai terkumpul dan diperiksa di laboratorium BPOM pusat pada Senin pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada tidak jual beli di luar jalur resmi dan untuk mengetahui kandungannya palsu atau tidak.

Ketua Komisi IX dari F-P Demokrat, Dede Yusuf mempertanyakan Tengku selaku pimpinan BPOM belum juga mendapatkan hasil pemeriksaan kendati kejadian kasus ini telah berlangsung sejak lima hari lalu.

“Karena yang ditelusuri kepolisian itu hanya siapa pelaku. Jadi, isinya itu bukan prioritas kepolisian,” timpal Tengku.

Anggota Komisi IX dari F-PAN, Saleh Daulay, tidak terima dengan jawaban Tengku. Menurutnya, jawaban tersebut terkesan BPOM menyalahkan dan mengandalkan sampel vaksin dari kepolisian.

“Meskinya aktif cari sendiri, teliti. Polisi jangan dilarang kerja dengan cara dia. Karena nggak ada kewajiban polisi uji di lab, nggak ada kewajiban polisi serahkan barang itu,” kata Saleh dengan suara meninggi.

Menurut Dede Yusuf, seharusnya dengan rentang waktu kejadian kasus ini, maka seharusnya BPOM sudah mendapatkan isi kandungan vaksin palsu itu pada Selasa besok. Itu bisa dilakukan jika Menkes Nila Moeloek juga bekerjasama dengan Kapolri.

Anggota Komisi IX F-PKB, Marwan Daposang, tidak sependapat dengan dalih pihak BPOM. Sebab, saat ini vaksin palsu yang sudah diproduksi sejak 2003 oleh para pelaku itu sudah banyak beredar di rumah sakit dan klinik.

Dan Marwan menilai penjelasan Tengku Bahdar tidak bisa diterima.
Ia menyampaikan kekecewaan atas penjelasan Menkes Nila Moeloek dan Tengku Bahdar selaku Kepala BPOM.

Lantas, ia meminta Dede Yusuf selaku pimpinan rapat agar rapat dihentikan. “Pimpinan rapat, lebih baik sidang ini kita skors. Lebih baik kita membaca koran, karena tidak ada penjelasan dari Menteri Kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa Bu Menteri,” ujar Marwan.
Dede Yusuf tidak mengikuti keinginan Marwan. Menurut Dede, rapat ini bisa difokuskan terhadap dampak dari penggunaan vaksin palsu. Dan hal itu bisa ditanyakan kepada pihak BPOM.

Saleh Daulay kembali angkat bicara dan juga meminta rapat ditunda karena tidak ada penjelasan baru yang “Apa isi vaksin itu bisa dijawab nggak? Kira-kira sanggup nggak jawab itu? Kalau tidak, untuk apa lagi rapat ini. Saudara setuju dengan kawan saya. Sanggup nggak jawab? Kalau nggak, rapat distop. Atau bisa lanjut setelah buka puasa atau sahur nanti,” sindir Saleh.

Mendengar banyaknya anggota Komisi IX yang meragukannya, Tengku Badar justru kembali memberikan penjelasan yang sama perihal kemampuan lembaganya untuk mengetahui isi kandungan vaksin palsu.

Ia hanya mengatakan, baru bisa menyampaikan isi kandungan palsu sebagaimana hasil pemeriksaan sampel di laboratoriumnya pada 3 hari ke depan.

Mendengar jawaban itu, Dede Yusuf meminta Tengku Bahdar untuk meninggalkan ruang rapat.
“Kalau begitu, karena BPOM tidak sanggup menjawab sekarang, saya minta BPOM untuk di luar dulu. Kita lanjutkan dengan jawaban mitra yang lain. Apa bisa disetujui,” kata Dede.
Lantas, Tengku Bahdar terlihat mulai mengemasi berkas-berkas dan tasnya yang ada di mejanya.

Ia pun baru akan beranjak meninggalkan ruang rapay setelah mendengar pernyataan pimpinan rapat seperti itu.

Namun, Saleh Daulay langsung mengambil mikrofon di mejanya. Ia menolak tawaran dari Dede Yusuf.

“Pimpinan, dia jangan disuruh keluar, ini belum selesai. Kalau dia keluar dianggap selesai. Saya tidak setuju BPOM keluar. Silakan di sini, tapi tidak usah bicara nggak apa-apa. Kalau dia keluar, dia nanti merasa merdeka begitu. Itu nggak betul,” kata Saleh disambut gelak tawa beberapa anggota Komisi IX lainnya. Sementara, Tengku hanya terdiam dan kembali mengatur posisi duduknya.

Marwan Daposang juga meminta agar Tengku Bahdar tetap di ruang rapat. Sebab, Tengku Bahdar bisa dimintai penjelasan tentang hasil kerja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan vaksin di lapangan selama ini.

Namun, lagi-lagi Tengku Bahdar tidak mampu memberikan penjelasan yang dianggap memuaskan saat menjelaskan tugas pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran vaksin selama ini.

“Faktanya kasus vaksin palsu ini sejak 2003. Berarti BPOM itu tidak (pengawasan). Kalau pengawasan dilakukan, vaksin palsu itu tidak ada. Jasd, saya sependapat, lebih baik BPOM diam dulu. Yang lain saja yang menjelaskan,” pinta Saleh.

Dan akhirnya Dede Yusuf meminta Tengku Bahdar menghentikan pemaparan dan penjelasan. Sebab, sebagian besar anggota Komisi IX tidak berkenan lagi mendengarkan penjelasannya.

Sumber : tribunews.com

• This topic was modified 4 years, 8 months ago by farmasetika.com.