[farmasetika.com]

Hi farmasetikers!

inilahkoran.com membahas tentang jumlah apoteker di puskesmas Bogor yang dianggap jauh dari ideal dan meminta formasi CPNS, lalu bagaimana dengan kondisi apoteker di luar pulau Jawa?

INILAH, Bogor – Jumlah ratio tenaga farmasi atau apoteker sangat tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Dari 101 puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, jumlah apoteker hanya berjumlah 6 orang saja.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Erwin Suriana berharap, kekurangan jumlah apoteker yang hanya 6 orang ini bisa membuat morotarium PNS tenaga kesehatan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi.

“Idealnya satu puskesmas, satu orang apoteker. Jadi jumlah apoteker di Kabupaten Bogor sangat jauh dari kata ideal. Kami sih berharap Menteri Yuddi membuka keran penerimaan PNS tenaga kesehatan agar pelayanan pemberian obat tak salah,” ujar Erwin, Rabu (08/06/16).

Ia menambahkan, karena jumlah apoteker tidak sebanding dengan jumlah puskesmas, apoteker ini dijadikan pembina wilayah dengan asumsi satu orang apoteker memegang 15-20 puskesmas.

“Apoteker ini bertugas sebagai pembina wilayah dan mereka bertanggung jawab 15-20 puskesmas di wilayah. Agar mereka tidak berkecil hati, mereka kami berikan tunjangan perjalanan dinas,” tambahnya.

Erwin, yang juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor (DKKB) ini menjelaskan agar di Puskesmas pelayanan pemberian tak salah obat, tim dokter diberikan pendamping asisten apoteker.

“Kita sudah tempatkan asisten apoteker untuk mengantisipasi permasalahan ini,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Dadang Irfan mengatakan sebenarnya sangat butuh tenaga apoteker, namun karena keterbatasan anggaran dan wewenang hanya menerima saja situasi yang ada.

“Karena keterbatasan wewenang atau adanya morotarium PNS tenaga kesehatan, akhirnya petugas apoteker di bumi tegar beriman sangat jauh dari kata ideal,” kata Dadang Irfan.

BKPP sendiri sudah meminta tambahan PNS, namun dari jumlah PNS yang dibutuhkan yang dikabulkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Yuddi tak sampai setengahnya.

“Dulu kita pernah meminta 300 tenaga kesehatan, namun yang dikabulkan hanya 50 orang saja. Akibatnya jumlah tenaga kesehatan tidak seimbang dengan kebutuhan pelayanan kesehatan,” sambung Dadang.

Mantan Asisten Kesejahteraan Rakyat ini berharap keran penerimaan PNS dibuka.

“Saat ini saya bingung karena kondisi di pemerintah pusat, keputusan presiden berbeda dengan perkataan menteri. Jadi kemungkinan rasionalisasi sejuta PNS belum tentu dilaksanakan,” pungkasnya. [ito]

Sumber : inilah.com

Share this!

        

[Author]

Posts