Hi farmasetikers!
Beberapa hari yang lalu Gabungan Pengusaha Jamu mengusulkan agar produk Jamu masuk ke dalam daftar obat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Direktur BPJS, Fahmi Idris menanggapinya bahwa Jamu harus diusulkan terlebih dahulu masuk ke daftar FORNAS.

Pengusaha Usulkan Jamu Masuk Daftar Obat BPJS Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta – Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah mengusulkan produk jamu bisa masuk dalam daftar obat dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga masyarakat secara luas bisa menikmati jamu yang menjadi unggulan produk Indonesia.

Ketua GP Jamu Jateng Nyoto Wardoyo mengatakan usulan produk jamu yang masuk list penerima manfaat program BPJS Kesehatan yakni kategori sakit ringan, seperti masuk angin, flu, batuk dan penyakit ringan lainnya.

Usulan itu, katanya, sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi IX untuk dimasukkan dalam regulasi tentang jaminan sosial.

“Untuk masuk ke BPJS sudah diupayakan, tapi tidak mudah. Harus masuk dalam undang undang dulu dan daftar obat yang masuk BPJS. Kalau belum masuk, klaimnya tidak bisa keluar,” paparnya disela-sela Musyawarah Daerah di Semarang, Selasa, 18 Oktober 2016.

Dia mengatakan persyaratan untuk masuk dalam daftar obat BPJS Kesehatan harus memenuhi standar kualitas produk, keamanan dan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari produk jamu.

Menurutnya, ada beberapa produk jamu yang sudah diajukan dan menjadi sampel untuk pengobatan penyakit ringan. Pasalnya, manfaat jamu bisa dirasakan dalam tempo yang lebih lama daripada obat.

“Jamu itu produk unggulan Indonesia. Kalau obat itu bahan bakunya kan mayoritas impor. Inilah yang harus didorong bagaimana jamu menjadi alternatif baru selain obat,” terangnya.

Selain itu, lanjut Nyoto, diversifikasi bahan baku jamu tersebut penting dilakukan. Pasalnya, ada banyak bahan baku dan manfaatnya, seperti misalnya temu lawak untuk detok tubuh dan jahe untuk antibodi.

Untuk mengeksplorasi bahan baku lain, perlu ada kerja sama dengan akademisi seperti perwakilan dari perguruan tinggi untuk pengembangan produk dari bahan baku yang tersedia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap industri jamu setempat mampu menguasai pasar dalam maupun luar negeri.

Dia mengatakan para pelaku industri jamu harus berpikir bahwa Indonesia dapat menguasai pangsa pasar dunia. “Dari sisi bahan baku, kita unggul. Apalagi Jawa Tengah harus menjadi nomor satu produk jamu di Indonesia bahkan dunia,” terangnya.

Ganjar menyarankan untuk dapat menguasai pasar tersebut para pelaku industri jamu harus menjaga kualitas produksi. Menurutnya, selama ini kualitas masih menjadi masalah untuk industri jamu di wilayahnya.

Kelemahan industri jamu, katanya, produk jamu yang laris dipasaran malah dicampur dengan bahan baku lainnya, sehingga konsumen tidak menyakini akan kualitas produk tersebut.  Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dari para pelaku agar industri jamu ini dapat berjalan dengan baik.

“Jamu ya jamu jangan yang lain. Konsumen harus diberikan pemahaman, minum jamu langsung sehat itu tidak mungkin. Jamu ini untuk investasi kesehatan jangka panjang, seketika sembuh inilah yang harus dihilangkan, jangan berekspektasi tinggi,” katanya.

Sementara itu, pelatihan dan pendampingan juga harus diberikan. Tujuan dari pendampingan ini penting untuk memastikan kualitas produksi. Selain itu, harus ada riset pengembangan yang dilakukan. “Banyak perusahaan jamu besar yang dapat dilibatkan,” katanya.

Sedangkan untuk diversifikasi dan ketersediaan bahan baku, pelaku industri jamu dapat menjalin kemitraan dengan para petani. Selanjutnya, mereka dapat langsung memesan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan seperti jahe dan kencur.

Sumber : tempo.co

Pic : Kontributor Malang, Andi Hartik, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016).

Jamu Diusulkan Masuk Daftar Obat, Ini KomentarDirektur BPJS Kesehatan

MALANG, KOMPAS.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idrismenanggapi usulan sejumlah pihak yang menginginkan jamu masuk dalam daftar obat pada BPJS Kesehatan. Jamu dinggap merupakan produk lokal dan dapat mengobati penyakit ringan seperti flu, batuk dan lainnya.

Meski demikian, Fahmi mengaku tidak bisa memutuskan terkait usulan itu. Sebab keputusan soal daftar obat yang ada dalam BPJS Kesehatan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi begini, sistem obat kita itu kan diatur oleh Kementerian Kesehatan,” katanya saat menghadiri kuliah tamu di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016).

Biasanya, ada mekanisme yang mengatur ditentukannya daftar obat dalam BPJS Kesehatan, di antaranya harus melalui persetujuan dalam pembahasan Formularium Nasional (Fornas). Di sana, gabungan antara Kementerian Kesehatan, perwakilan organisasi profesi dan perguruan tinggi akan menyepakati daftar obat yang ada dalam BPJS Kesehatan.

“Mekanisme awal sekali dikenal dengan formularium nasional. Obat itu ditentukan oleh kementerian, kemudian organisasi profesi dengan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Oleh karenanya, dia meminta kepada sejumlah pihak yang menginginkan BPJS Kesehatan mengakomodir jamu supaya mengusulkan dalam Fornas. Di dalam Fornas itu, nanti juga diuji soal keamanan jamu sebagai obat.

“Jadi kalau ada rencana memasukkan itu, silakan bicara di Fornas. BPJS Tidak dalam posisi untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Nanti di Fornas, disetujui tidaknya,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah mengusulkan jamu dimasukkan pada daftar obat dalam BPJS Kesehatan.

Sumber : kompas.com