[zahran]

Hi farmasetikers!
Pemerintah menyetujui penambahan kewenangan BPOM untuk mengawasi obat hingga ke fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Apotek.

JAKARTA — Pemerintah menyetujui penambahan kewenangan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Evaluasi telah dilakukan pemerintah pascakasus vaksin palsu yang memakan korban ratusan anak. “Saat ini, kami sedang membahas beberapa peraturan, yakni Permenkes Nomor 30, Permenkes Nomor 35, dan Permenkes Nomor 58. Sedang kami revisi bersama dengan BPOM,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Selasa (26/7).

Nila mengatakan, pemerintah sepakat memberikan tambahan kewenangan pengawasan kepada BPOM. BPOM nantinya dapat melakukan pengawasan obat yang masuk ke rumah sakit (RS), puskesmas, dan apotek. Menurut Nila, pembahasan tiga permenkes itu merupakan bentuk solusi jangka panjang dari penanganan kasus vaksin palsu.

Nila menambahkan, pemerintah saat ini terus melaksanakan vaksinasi ulang terhadap anak yang menjadi korban vaksin palsu. Mayoritas anak yang divaksin ulang berusia nol sampai 11 bulan. “Setelah ini, vaksinasi masih terus berjalan. Kami lakukan sampai masyarakat tenang,” ujar Nila.

Sasaran vaksinasi ulang adalah anak-anak berusia 11 bulan ke bawah. Anak-anak tersebut, lanjut dia, belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Menurut Nila, anak-anak yang berusia di atas 11 bulan tidak menerima vaksinasi ulang. “Yang di atas 11 bulan tidak kami beri vaksin ulang. Kami juga tegaskan, tidak ada overdosis setelah vaksinasi ulang. IDAI sudah menjamin itu,” tuturnya.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maura Linda Sitanggang mengatakan, belum ada indikasi keterlibatan RS lain di luar 14 RS swasta yang diduga menerima vaksin palsu. Pada 14 Juli lalu Kemenkes membuka identitas 14 RS penerima vaksin palsu. Mayoritas RS berada di Bekasi.

Hingga saat ini, sudah ada sekitar 80 persen anak terduga korban vaksin palsu yang menerima vaksinasi ulang oleh Kemenkes. Jumlah korban saat ini mencapai 519 anak. Linda melanjutkan, saat ini pihaknya telah menghimpun data korban vaksin palsu dari 14 RS. “Sisanya, tidak perlu vaksin ulang. Satgas terus bekerja, sehingga masih akan ada data tambahan,” tutur Linda.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito membenarkan adanya pembahasan permenkes. Tapi, dirinya enggan menyebut adanya pengambilan wewenang oleh BPOM. Menurut Penny, dalam amanat yang akan diberikan, BPOM nantinya dapat masuk melakukan pengawasan di RS, puskesmas, dan apotek. “Kita tidak ambil masalah wewenang. Tapi, kita punya akses untuk pengawasan dan ambil data,” tutur dia.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Antam Novambar mengatakan, pihaknya sudah menetapkan 23 tersangka kasus vaksin palsu. Sebanyak 23 tersangka itu berasal dari produsen, distributor, pengepul botol vaksin bekas, pencetak label vaksin palsu, dokter, dan bidan. “Untuk berkas, sudah kami serahkan pada kejaksaan. Kami fokus menuntaskan kasus ini,” kata Antam, Selasa (26/7).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ada lima provinsi yang ditemukan adanya peredaran vaksin palsu. Provinsi itu adalah Jakarta, Banten, Pekanbaru, Palembang, dan Bengkulu. “Kami berupaya memberikan vaksin ulang tak hanya di Jakarta dan Bekasi, tapi juga di wilayah lain yang ditemukan peredaran vaksin palsu,” kata Puan.

Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anak Indonesia Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, orang tua tak perlu panik dengan merebaknya vaksin palsu. Vaksin palsu itu, terang Piprim, isinya bukan racun. Menurut analisis tim IDAI, isi vaksin palsu tak membahayakan tubuh anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. “Berdasarkan rilis BPOM, vaksin palsu ini ada yang isinya vaksin Hepatitis B yang dilabeli vaksin Difteri Pertusis Tetanus (DPT). Ada juga vaksin DPT yang diencerkan, ada juga vaksin palsu yang isinya cairan NaCL, cairan infus,” katanya, Selasa, (26/7).

Sumber : republika.co.id

Share this!

        

[Author]

Posts